OPINI— Ada pertanyaan sederhana yang sesungguhnya menyimpan persoalan besar dalam tata kelola pemerintahan, ketika sebuah jabatan publik hendak diberikan, apakah yang dipilih adalah orang yang paling dekat dengan kekuasaan atau orang yang paling mampu menjalankan amanah?
Pertanyaan ini penting karena jabatan publik bukan hadiah atas kesetiaan, bukan pula bonus bagi mereka yang berada di lingkaran kekuasaan. Jabatan publik adalah amanah yang di dalamnya melekat kepentingan masyarakat, penggunaan anggaran negara, pengelolaan organisasi, serta tanggung jawab terhadap kualitas pelayanan publik.
Di balik sebuah kursi jabatan, ada kehidupan masyarakat yang ikut dipertaruhkan. Ketika seseorang dipercaya memimpin sebuah perangkat daerah, misalnya, yang diberikan kepadanya bukan sekadar ruangan, kendaraan dinas, fasilitas, dan kewenangan. Ia menerima tanggung jawab untuk memastikan pelayanan berjalan, anggaran digunakan secara tepat, aparatur berkembang, dan kebijakan pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Karena itu, memilih pejabat tidak semestinya seperti memilih kawan dekat.
Kalimat seperti “Saya kenal dia”, “Dia orang saya”, atau “Dia sudah lama bersama saya” mungkin relevan dalam membangun hubungan personal. Namun, dalam pengelolaan pemerintahan, kedekatan semata tidak cukup menjadi dasar untuk menempatkan seseorang pada posisi strategis.
Pemerintahan membutuhkan kompetensi, integritas, pengalaman, rekam jejak, kepemimpinan, dan keberanian mengambil keputusan.
*Ketika Kedekatan Mengalahkan Kompetensi*
Tidak ada yang salah dengan seseorang yang dekat dengan pimpinan. Kedekatan bahkan bisa menjadi modal komunikasi dan kepercayaan. Persoalannya muncul ketika kedekatan dijadikan pengganti kompetensi.
Seseorang bisa sangat loyal, tetapi belum tentu mampu memimpin organisasi. Seseorang bisa sangat dekat dengan penguasa, tetapi belum tentu mampu menyelesaikan persoalan masyarakat. Seseorang bisa pandai berbicara, tetapi belum tentu memiliki kemampuan manajerial. Popularitas pun tidak otomatis berbanding lurus dengan kapasitas.
Karena itu, pertanyaan dalam birokrasi modern seharusnya bukan lagi, “Dia orang siapa?”, melainkan, “Apa yang mampu dia kerjakan?” Bukan pula, “Seberapa dekat dia dengan pimpinan?”, tetapi, “Seberapa besar manfaat yang dapat ia hasilkan bagi masyarakat?”
Di situlah prinsip meritokrasi memperoleh relevansinya.
Meritokrasi pada dasarnya bukan sekadar prosedur administratif dalam pengisian jabatan. Ia adalah cara memastikan bahwa seseorang memperoleh kepercayaan karena kemampuan, kinerja, integritas, dan rekam jejaknya.
Ketika prinsip itu diabaikan, yang rusak bukan hanya proses pengisian jabatan. Yang perlahan terkikis adalah kepercayaan aparatur terhadap sistem.
*Pertanyaan Sunyi Orang Kompeten*
Ada dampak yang sering tidak terlihat ketika kompetensi dikalahkan oleh kedekatan. Bayangkan seorang aparatur yang bertahun-tahun meningkatkan pendidikan, mengikuti pelatihan, memperbaiki kinerja, menjaga integritas, dan membangun rekam jejak profesional. Kemudian ia melihat kesempatan karier diberikan kepada seseorang yang secara kapasitas belum tentu lebih baik, tetapi memiliki kedekatan yang lebih kuat dengan pengambil keputusan.
Ia mungkin tidak melakukan protes. Ia tetap datang ke kantor. Tetap mengenakan seragam. Tetap menjalankan tugas. Bahkan mungkin tetap tersenyum. Namun, di dalam dirinya dapat tumbuh sebuah pertanyaan yang jauh lebih berbahaya daripada sebuah kritik terbuka, “Kalau pada akhirnya yang menentukan bukan kompetensi dan kinerja, untuk apa saya bekerja keras?”
Pertanyaan semacam ini jarang terdengar dalam ruang rapat. Tidak tercatat dalam notulen. Tidak masuk dalam laporan kepegawaian. Tetapi ia dapat menjadi racun yang perlahan menggerogoti moral organisasi. Sebab birokrasi tidak hanya membutuhkan aturan. Birokrasi membutuhkan keyakinan bahwa kerja keras memiliki arti, kompetensi dihargai, integritas tidak sia-sia, dan prestasi memiliki tempat dalam perjalanan karier seseorang.
Jika keyakinan itu hilang, aparatur dapat belajar sesuatu yang justru berbahaya: bukan bagaimana menjadi profesional, tetapi bagaimana membaca selera kekuasaan.
*Antra Loyalitas ke Pimpinan atau ke Publik*
Dalam pemerintahan, loyalitas memang penting. Namun, loyalitas aparatur semestinya tidak berhenti pada pribadi pemimpin. Loyalitas tertinggi birokrasi harus diarahkan kepada konstitusi, aturan, institusi, dan kepentingan publik.
Jika promosi jabatan lebih banyak ditentukan oleh kedekatan personal, maka pesan yang diterima aparatur menjadi keliru, tidak perlu menjadi yang terbaik, yang penting menjadi yang terdekat.
Dalam jangka panjang, kondisi semacam ini dapat mengubah karakter birokrasi. ASN tidak lagi berlomba meningkatkan kompetensi, tetapi berlomba membangun kedekatan. Bukan prestasi yang menjadi mata uang karier, melainkan akses.
Pada titik tertentu, birokrasi berisiko kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen pelayanan publik dan berubah menjadi instrumen reproduksi kekuasaan.
Di sinilah meritokrasi sesungguhnya bukan sekadar isu kepegawaian. Ia adalah persoalan kualitas demokrasi dan pemerintahan.
*Pemimpin Kuat Tidak Takut pada Orang Kompeten*
Ada satu hal yang juga perlu direnungkan oleh para pemegang kekuasaan. Pemimpin yang kuat tidak semestinya takut dikelilingi oleh orang-orang yang kompeten. Sebaliknya, ia justru membutuhkan orang-orang yang mampu mengoreksi, mengingatkan, dan menawarkan alternatif ketika sebuah kebijakan berisiko.
Pemimpin tidak membutuhkan terlalu banyak orang yang hanya mengatakan, “Siap, Pak.” Ia membutuhkan orang yang berani mengatakan, “Kebijakan ini memiliki risiko. Ini datanya dan ini alternatif solusinya.”
Memang, mendengar kritik kadang tidak nyaman. Namun, pemerintahan tidak dibangun untuk memberikan kenyamanan kepada penguasa. Pemerintahan dibangun untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.
Pemimpin yang hanya dikelilingi orang-orang yang selalu membenarkan dirinya mungkin akan merasa nyaman. Tetapi kenyamanan bukan ukuran keberhasilan kepemimpinan. Sering kali, kritik yang jujur jauh lebih berharga daripada pujian yang menyenangkan.
*Jabatan Publik dan Makna Kata “Publik”*
Ada satu kata yang sering terlupakan dalam istilah jabatan publik, publik itu sendiri. Artinya, jabatan tersebut bukan milik pribadi. Bukan milik keluarga. Bukan milik kelompok. Bukan pula milik lingkaran pertemanan.
Jabatan publik adalah kepercayaan masyarakat yang dititipkan melalui negara. Karena itu, ukuran keberhasilan seorang pejabat seharusnya sederhana tetapi fundamental.
Apakah pelayanan publik menjadi lebih baik? Apakah anggaran digunakan lebih efektif? Apakah pembangunan semakin tepat sasaran? Apakah organisasi menjadi lebih profesional? Apakah aparatur semakin produktif? Dan yang paling penting, apakah masyarakat semakin merasakan kehadiran negara?
Jika pertanyaan-pertanyaan itu tidak dapat dijawab dengan baik, maka jabatan yang tampak bergengsi sekalipun sesungguhnya telah kehilangan maknanya.
*Jangan Biarkan Orang Kompeten Menjadi Penonton*
Salah satu ancaman paling serius bagi birokrasi bukan hanya korupsi atau inefisiensi anggaran. Ada ancaman lain yang lebih sunyi: hilangnya harapan orang-orang kompeten terhadap sistem.
Ketika aparatur melihat prestasi tidak menentukan, integritas tidak dihargai, kompetensi tidak menjadi pertimbangan, dan kedekatan justru membuka jalan lebih lebar, sebagian dari mereka mungkin memilih berhenti berusaha melampaui standar.
Bukan karena mereka tidak mampu. Bukan pula karena mereka malas. Tetapi karena mereka merasa garis akhir tidak pernah ditentukan oleh kemampuan.
Padahal, negara membutuhkan orang-orang yang mau terus belajar, bekerja keras, berinovasi, dan memberikan yang terbaik.
Karena itu, meritokrasi harus dijaga bukan semata demi mereka yang sedang mengejar jabatan. Meritokrasi harus dijaga demi masa depan organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
*Kursi Bisa Diberikan, Kepemimpinan Harus Dibuktikan*
Pada akhirnya, jabatan memang dapat diberikan melalui sebuah surat keputusan. Pelantikan dapat dilakukan. Papan nama dapat dipasang. Fasilitas dapat disediakan.
Tetapi kepemimpinan tidak lahir dari surat keputusan.
Kepemimpinan lahir dari kompetensi, integritas, keberanian, kemampuan mengambil keputusan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap kewenangan yang diberikan.
Karena itu, setiap kali sebuah jabatan publik hendak diberikan, mungkin ada baiknya kita berhenti sejenak dan mengajukan pertanyaan yang sederhana sekaligus mendasar, apakah kita sedang memilih orang terbaik untuk kepentingan masyarakat, atau sedang memilih orang terbaik untuk kepentingan kita sendiri?
Pertanyaan itu mungkin terasa pahit. Namun pemerintahan yang sehat membutuhkan keberanian untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak selalu nyaman.
Rakyat pada akhirnya tidak terlalu membutuhkan pejabat yang paling dekat dengan penguasa. Mereka membutuhkan pejabat yang paling dekat dengan persoalan masyarakat dan paling mampu menyelesaikannya.
Sejarah pun tidak selalu mengingat siapa yang paling dekat dengan kekuasaan.
Sejarah lebih mungkin mengingat siapa yang ketika diberi kekuasaan, mampu mengubahnya menjadi kemanfaatan. Karena itu, sudah waktunya kita mengubah cara pandang terhadap jabatan publik. Jabatan bukan hadiah bagi yang dekat. Jabatan adalah amanah bagi yang kompeten.
Sebab ketika kedekatan ditempatkan di depan dan kompetensi disingkirkan ke belakang, yang kehilangan bukan hanya mereka yang gagal mendapatkan kesempatan.
Pada akhirnya, masyarakatlah yang membayar harga paling mahal.
