Model Pembangunan Daerah Berbasis Kesejahteraan
Oleh: Diana Muchtar
“Indonesia membutuhkan paradigma baru pembangunan daerah, dari pembangunan berbasis pertumbuhan (growth-oriented development) menuju pembangunan berbasis kesejahteraan (well-being oriented development).”
Selama beberapa dekade terakhir, keberhasilan pembangunan daerah di Indonesia hampir selalu diukur melalui indikator ekonomi, seperti besarnya investasi, laju pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, maupun peningkatan pendapatan asli daerah. Indikator-indikator tersebut memang penting, tetapi sesungguhnya belum cukup untuk menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah masyarakat benar-benar hidup lebih baik?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika Indonesia memasuki fase transformasi besar menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan nasional tidak lagi cukup hanya menghasilkan pertumbuhan (growth), tetapi harus mampu menciptakan kesejahteraan (well-being). Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan harus diukur dari sejauh mana negara memperluas kesempatan hidup masyarakat untuk menjadi lebih sehat, lebih cerdas, lebih produktif, dan lebih bermartabat.
Pemikiran ini sejalan dengan gagasan ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, yang menempatkan pembangunan sebagai proses memperluas kebebasan dan kemampuan manusia (development as freedom). Pembangunan bukan semata akumulasi modal atau peningkatan pendapatan, melainkan perluasan kapasitas manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Karena itu, investasi terbesar sebuah negara sesungguhnya adalah investasi pada manusianya.
Dalam perspektif tersebut, pengalaman Kabupaten Halmahera Tengah menarik untuk dicermati. Sebagai salah satu pusat industri nikel nasional, daerah ini memiliki peluang besar menikmati pertumbuhan ekonomi. Namun tantangan yang jauh lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi kesejahteraan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Bupati Ikram Malan Sangadji dan Wakil Bupati Ahlan Djumadil, arah pembangunan menunjukkan upaya menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia. Layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis bagi ASN dan masyarakat, insentif bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia, hingga pembangunan rumah layak huni merupakan contoh bagaimana kebijakan publik diarahkan untuk memperkuat kualitas hidup warga.
Yang menarik, berbagai kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu rantai pembangunan yang utuh. Kesehatan meningkatkan produktivitas masyarakat, pendidikan memperluas mobilitas sosial, perlindungan kelompok rentan memperkuat kualitas generasi, dan perumahan yang layak menciptakan lingkungan keluarga yang sehat. Keseluruhannya menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Di sinilah sesungguhnya muncul apa yang dapat disebut sebagai Model Fagogoru. Model ini berpijak pada keyakinan bahwa kekayaan sumber daya alam baru memiliki makna apabila dikonversi menjadi kekayaan sosial. Investasi tidak berhenti menjadi angka dalam laporan ekonomi, tetapi diterjemahkan menjadi kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menjadi instrumen, sedangkan kesejahteraan manusia menjadi tujuan.
Paradigma ini juga sejalan dengan konsep inclusive development yang kini menjadi perhatian berbagai lembaga pembangunan dunia. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dinikmati secara luas hanya akan memperlebar ketimpangan sosial. Sebaliknya, ketika manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, stabilitas sosial akan semakin kuat dan pembangunan memperoleh legitimasi publik.
Lebih jauh lagi, pengalaman Halmahera Tengah menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak identik dengan pengurangan pelayanan publik. Efisiensi justru menjadi sarana memperbaiki kualitas tata kelola sehingga setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sosial yang lebih besar. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya kemampuan membelanjakan anggaran, tetapi kemampuan mengubah anggaran menjadi kesejahteraan.
Namun pembangunan tidak pernah hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah. Ia memerlukan modal sosial. Negeri Fagogoru memiliki warisan budaya yang menjunjung persaudaraan, gotong royong, saling menghormati, dan kebersamaan. Nilai-nilai lokal tersebut menjadi energi sosial yang memperkuat efektivitas kebijakan publik. Ketika budaya dan tata kelola pemerintahan berjalan beriringan, pembangunan tidak hanya menghasilkan kemajuan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial.
Indonesia membutuhkan semakin banyak daerah yang berani membangun dengan cara seperti ini. Sebab Indonesia Emas 2045 tidak akan lahir hanya dari megaproyek nasional atau tingginya angka investasi. Ia akan lahir ketika setiap daerah mampu mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks itulah, Negeri Fagogoru menawarkan pelajaran penting bagi Indonesia. Bahwa pembangunan terbaik bukanlah pembangunan yang sekadar menghasilkan kekayaan, melainkan pembangunan yang menghadirkan keadilan sosial, memperkuat martabat manusia, dan memperluas kesempatan hidup bagi seluruh warga.
Mungkin inilah saatnya kita mulai mengubah cara pandang terhadap pembangunan daerah. Tidak lagi bertanya “berapa besar investasi yang masuk?”, tetapi “seberapa besar kualitas hidup masyarakat yang meningkat?”. Sebab pada akhirnya, bangsa yang besar bukan dibangun oleh daerah yang paling kaya, melainkan oleh daerah yang paling mampu menyejahterakan rakyatnya.
